Rawaaopakonsel.ac.id, Konawe Selatan – Institut Agama Islam (IAI) Rawa Aopa memperluas jejaring kerja sama strategis. Kali ini, kampus hijau di Konawe Selatan tersebut tengah mematangkan rencana kolaborasi dengan Dewan Sengketa Indonesia (DSI).
Langkah ini diambil sebagai upaya nyata untuk memperkuat ekosistem pendidikan, khususnya dalam bidang hukum, mediasi, dan penyelesaian sengketa di lingkungan akademik maupun pengabdian masyarakat. “Kita sementara berkomunikasi dengan DSI dalam penguatan program Studi Hukum Tata Negara,” papar Ismail di Kendari, Selasa (24/2/ 2026).
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian IAI Rawa Aopa, Ismail Suardi Wekke, menyatakan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari transformasi institusi dalam menghadapi dinamika sosial yang semakin kompleks. Menurutnya, keberadaan Dewan Sengketa Indonesia akan memberikan warna baru bagi pengembangan sumber daya manusia di kampus, terutama dalam melahirkan mediator-mediator profesional dari kalangan akademisi.
“Kami memandang kolaborasi dengan Dewan Sengketa Indonesia sebuah ikhtiar untuk membumikan budaya perdamaian melalui jalur mediasi di Sulawesi Tenggara,” ujar Ismail Suardi Wekke dalam keterangannya.
Ismail Suardi Wekke juga menjelaskan bahwa melalui kemitraan ini, IAI Rawa Aopa berencana membuka ruang bagi mahasiswa dan dosen untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi di bidang penyelesaian sengketa. Ia meyakini bahwa penguatan aspek hukum non-litigasi akan menjadi nilai tambah bagi lulusan IAI Rawa Aopa sehingga mereka tidak hanya memiliki kedalaman ilmu agama, tetapi juga kecakapan praktis dalam resolusi konflik.
Selain fokus pada pendidikan, Ismail Suardi Wekke menekankan pentingnya riset kolaboratif yang mengangkat kearifan lokal dalam penyelesaian masalah di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa IAI Rawa Aopa ingin mengintegrasikan nilai-nilai lokalitas Sulawesi Tenggara dengan standar profesionalisme yang dimiliki oleh DSI.
Ismail Suardi Wekke mengatakan bahwa tujuan utama dari rencana ini adalah menciptakan ekosistem kampus yang sadar hukum dan mampu menjadi pelopor dalam penyelesaian sengketa secara mandiri. Ia menambahkan bahwa institusi sedang menyiapkan regulasi internal dan fasilitas pendukung agar pusat mediasi yang direncanakan dapat segera beroperasi di bawah payung kerja sama tersebut.
“Harapan kami, sinergi ini akan melahirkan pusat studi mediasi yang kuat, di mana kampus menjadi rujukan utama bagi masyarakat Konawe Selatan dalam mencari keadilan melalui jalur alternatif yang bermartabat,” tegas Ismail Suardi Wekke menutup penjelasannya.
