FGD (ISW)

Usai Wisuda IAI Rawa Aopa Pertahankan Penjaminan Mutu Eksternal, Bersiap Akreditasi Prodi

by Berita

Rawaaopakonsel.ac.id, Kendari – Institut Agama Islam (IAI) Rawa Aopa Konawe Selatan sukses menggelar Wisuda VII Angkatan I pada Rabu (10 Juni 2026). Momentum sakral kelulusan ini tidak membuat jajaran civitas akademika larut dalam euforia, melainkan langsung tancap gas mempertahankan sistem penjaminan mutu eksternal. Langkah konkret tersebut dibuktikan dengan langsung digelarnya Focus Group Discussion (FGD) prodi di lingkungan Fakultas Hukum pasca-prosesi wisuda guna mematangkan persiapan akreditasi program studi.

Wakil Rektor IAI Rawa Aopa Konawe Selatan, Ismail Suardi Wekke, menegaskan bahwa akselerasi mutu pasca-wisuda ini merupakan komitmen institusi dalam menjaga kepercayaan masyarakat. “Wisuda bukanlah akhir, melainkan gerbang awal bagi kampus untuk membuktikan bahwa lulusan kami dicetak dari sistem akademik yang teruji. Oleh karena itu, penjaminan mutu eksternal dan persiapan akreditasi prodi di Fakultas Hukum menjadi prioritas utama yang langsung kami eksekusi hari ini,” ujar Ismail usai kegiatan tersebut.

“Kami menyadari betul bahwa tantangan dunia hukum di luar sana semakin kompleks, sehingga validasi mutu melalui akreditasi program studi menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar lagi,” kata Ismail Suardi Wekke saat memberikan pengantar dalam forum FGD Fakultas Hukum.

“Melalui FGD yang digelar segera setelah prosesi wisuda ini, kami memetakan seluruh instrumen akreditasi secara detail agar Fakultas Hukum IAI Rawa Aopa mampu meraih predikat unggul yang mencerminkan kualitas riil proses belajar-mengajar di kampus kita,” lanjutnya di hadapan para dosen dan jajaran dekanat. Turut hadir Dekan Fakultas Hukum IAI Rawa Aopa Konawe Selatan, Aminuddin, SH., MH.

“Kerja keras ini bukan sekadar mengejar status di atas kertas, melainkan sebuah bentuk tanggung jawab moral lembaga kepada para alumni yang baru saja dikukuhkan hari ini serta para mahasiswa aktif agar masa depan akademik mereka benar-benar terjamin,” pungkas Al Asri dengan optimistis.

Dalam kesempatan yang sama, Al Asri menjelaskan bahwa konsistensi dalam mempertahankan penjaminan mutu eksternal merupakan jangkar utama bagi fakultas untuk tetap relevan dengan kebutuhan dinamika hukum kontemporer. Ia menilai bahwa momentum kelulusan angkatan pertama IAI Rawa ini harus dijadikan batu pijakan untuk meningkatkan standardisasi kurikulum dan pelayanan akademik secara menyeluruh.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi antara seluruh elemen dosen dan tenaga kependidikan dalam menyusun borang akreditasi prodi hukum yang komprehensif. Al Asri mengingatkan bahwa objektivitas penilaian dari lembaga akreditasi eksternal hanya bisa dipenuhi jika seluruh dokumen pendukung dan implementasi tri dharma perguruan tinggi terintegrasi dengan baik.

Di akhir penjelasannya, Al Asri menyampaikan optimisme tinggi bahwa Fakultas Hukum IAI Rawa Aopa mampu melewati proses akreditasi ini dengan hasil yang memuaskan. Menurutnya, kesiapan instrumen dan solidnya komitmen tim yang langsung bekerja pasca-wisuda menjadi indikator kuat bahwa fakultas siap naik kelas ke level penjaminan mutu yang lebih tinggi.

Kampus (ISW)

Program Studi

by Akademik

Rawaaopakonsel.ac.id, Andoolo – Institut Agama Islam (IAI) Rawa Aopa Konawe Selatan mengelola empat program studi, yaitu:

  1. Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI), dengan gelar lulusan S.Pd.
  2. Program Studi Pendidikan Islam Usia Dini (PIAUD), dengan gelar lulusan S.Pd.
  3. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), dengan gelar lulusan S.Pd.
  4. Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), dengan gelar lulusan S.H.

Saat ini, sementara menunggu Surat Keputusan (SK) persetujuan Kementerian Agama RI, untuk program studi Ekonomi Syariah dengan gelar lulusan S.E.

Program Studi Hukum Tata Negara dengan Gelar SH

by Akademik

Rawaaopakonsel.ac.id, Andoolo – Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang fokus mengkaji struktur, fungsi, dan kewenangan lembaga-lembaga negara, serta hak dan kewajiban warga negara dalam kerangka konstitusi. Mahasiswa yang mendalami bidang ini akan mempelajari berbagai aspek penting seperti dasar-dasar negara, sistem pemerintahan, hukum konstitusi, hukum administrasi negara, hukum otonomi daerah, hak asasi manusia, hingga hukum pemilihan umum. 

Kurikulumnya dirancang untuk membekali lulusan dengan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga mampu menganalisis permasalahan hukum tata negara dari perspektif teoritis maupun praktis.

Lulusan dari Program Studi Hukum Tata Negara akan menyandang gelar Sarjana Hukum (SH). Gelar ini menunjukkan bahwa individu tersebut telah menyelesaikan pendidikan tinggi di bidang hukum dan memiliki kompetensi dasar yang diperlukan untuk berkarier di berbagai sektor. 

Meskipun fokus utama adalah hukum tata negara, kurikulum yang komprehensif juga memberikan dasar hukum umum yang kuat, mencakup pengantar ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, dan hukum acara. Hal ini penting karena dalam praktik, permasalahan hukum seringkali saling terkait antara satu cabang hukum dengan lainnya, sehingga kemampuan berpikir interdisipliner sangat dibutuhkan.

Prospek karir bagi Sarjana Hukum yang mengambil spesialisasi Hukum Tata Negara sangat beragam. Mereka dapat berkarier sebagai akademisi, peneliti, konsultan hukum, atau bergabung dengan lembaga-lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Dewan Perwakilan Rakyat, atau kementerian/lembaga pemerintah. Selain itu, peluang juga terbuka di organisasi non-pemerintah yang berfokus pada advokasi hak asasi manusia, reformasi birokrasi, atau pengawasan kebijakan publik. 

Dengan bekal pengetahuan yang solid tentang sistem ketatanegaraan dan hak-hak konstitusional, lulusan HTN memiliki peran krusial dalam menjaga dan mengembangkan tatanan hukum yang adil dan demokratis di Indonesia.

Beberapa peminatan di program studi Hukum Tata Negara yang dikelola Institut Agama Islam Rawa Aopa Konawe Selatan diantaranya (namun tidak terbatas pada itu saja) pemerintahan, kepemiluan, desa dan pengembangan wilayah, kerjasama internasional dan diplomasi, perairan dan pesisir. 

Prodi HTN ini menjadi bagian dalam program Sekolah Pemerintahan Desa yang menjadi program akseleratif bagi perangkat desa, partai politik, dan juga konsultan hukum desa, dalam mendapatkan pendidikan formal.